Sulut Aman Krisis Pangan

Senin, 17 Oktober 2011 , 08:08:00 Sulut Aman Krisis Pangan Bupati/Wali Kota Teken MOU Keroyok Swaber (ilustrasi) MANADO— Gubernur Dr Sinyo Harry Sarundajang (SHS) menjamin, tahun 2012 Sulawesi Utara aman dari krisis pangan. Gubernur jamin Sulut aman, karena Sabtu (15/10) akhir pekan lalu, ia telah mengumpulkan 14 bupati/wali kota (minus Sitaro yang tak ada lahan sawah) di Ruang Huyula Kantor Gubernur. Dalam pertemuan itu, mereka menyatakan komitmen sama-sama capai swasembada beras (Swaber) di tahun 2012. Komitmen itu dinyatakan lewat penandatanganan memorandum of understanding (MOU). Langkah antisipatif ini dilakukan Gubernur, menyusul ancaman krisis pangan yang akan terjadi di tahun 2012 nanti. Hal ini terjadi menyusul krisis finansial dan perubahan iklim global yang diperkirakan akan berdampak pada produksi pangan di seluruh dunia, sehingga terjadinya krisis pangan yang disebabkan melambungnya harga bahan pangan, dan terjadinya kegagalan pangan di berbagai negara. Apalagi ketergantungan Indonesia yang besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama, membuat Indonesia terancam menghadapi krisis pangan. "Saat ini kita semua sebagai kepala daerah, diminta untuk bergerak cepat mengatasi ancaman krisis pangan yang akan melanda dunia termasuk Indonesia dan daerah kita dalam periode beberapa tahun ke depan. Kita harus selamatkan rakyat kita," tegas Sarundajang. Menurut Gubernur, ini tidak main-masin. Ia meminta keseriusan seluruh bupati/wali kota di 15 kabupaten/kota untuk mencapai target masing-masing. “Saya tahu anda sibuk. Tapi apa yang kita tandatangani sekarang adalah masalah perut. Ini adalah kepentingan warga kita. Apa kita tega warga yang memilih kita kelaparan? Ini adalah makanan sampai kiamat,” katanya menggugah para bupati/wali kota yang hadir. MOU yang kata SHS adalah kontrak itu, merupakan antisipasi berkurangnya pasokan beras dari luar negeri. Dirinya pun mengapresiasi para bupati/wali kota yang dalam beberapa kesempatan terlihat aktif turun ke sawah. Saya apresiasi dan kalau perlu kita ambil waktu khusus untuk tidur di sawah bersama petani. Bila ada daerah yang berhasil mencapai target, akan saya beri penghargaan,” ujar SHS yang disambut gembira seluruh undangan. “Jadi saya mohon, ini diseriusi. Anda hanya satu kali tanda tangan tapi saya sampai berapa kali tanda tangan tadi,” ucapnya menggugah para bupati/wali kota. Swaber 2012 sendiri sejalan dengan Program Peningkatan Produksi Beras Nasional (P2BN) 2014 yang telah dijabarkan dalam rapat koordinasi (Rakor) bersama Menteri Pertanian dan seluruh gubernur, 19 September lalu. Dalam Rakor tersebut, SHS bersama para gubernur pun telah menandatangani MOU untuk mencapai P2BN 2014. Untuk mencapai Swaber 2012 dan P2BN 2014, SHS mewarning seluruh bupati/wali kota untuk mengharamkan alih fungsi sawah. Meski pun tawaran investasi menggiurkan datang dari developer real estate, namun orang nomor satu di Sulut meminta bupati/wali kota untuk bijaksana. Jangan mengurangi luas areal sawah,” tandasnya. Sedikit berguyon, SHS pun mengeluarkan statement yang ternyata membuat undangan tertawa. “Bupati wali kota jangan main-main dengan tanah nanti cepat masuk tanah.” Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Sulut Johanis Panelewen menjelaskan, swaber 2012 dan P2BN 2014 merupakan langkah antisipatif untuk menghadapi berkurangnya pasokan dari Vietnam. Sementara, karena makin banyaknya penduduk dan climate change yang diprediksi mulai berlangsung 2012 nanti, dipastikan negara pengekspor tak akan lagi mengirim berasnya ke Indonesia. Lewat MOU, diharapkan akan tercipta sinergitas termasuk komitmen lewat anggaran dan regulasi di masing-masing kabupaten/kota. Sulut sendiri, sejak 2005 sustain menaikkan produksi berasnya 5%. Dan, untuk mencapai swaber 2012, produksi gabah kering (GBK) harus 660 ribu ton. Sementara untuk P2BN, secara bertahap sumbangsih GBK Sulut sebanyak 700 ribu ton di 2014 nanti. Dari GBK tersebut, setelah diolah menjadi beras, akan mengalami penyusutan hingga 48%. Secara nasional, di 2014 nanti, produksi GBK harus mencapai 10 juta ton. Kegiatan Peningkatan Produksi Padi Untuk Menunjang Sulut Swasembada Beras 2012 dan Mendukung Surplus Beras Nasional 10 Juta Ton Tahun 2014 tersebut ikut dihadiri Direktur Budidaya Serealia Kementrian Pertanian Rahmat Pinem. Sementara itu, tindakan Gubernur yang mengumpul para kepala daerah untuk membicarakan menyangkut isi perut rakyat Sulut yang lagi terancam, mendapat pujian warga. ‘’Melihat berita di internet, seluruh dunia lagi demo besar-besaran terkait krisis yang sudah mulai melanda negara mereka. Tahun 2012 diperkirakan krisis global itu sudah sampai ke Indonesia, termasuk daerah kita. Kami salut Pak Gubernur langsung melakukan langkah antisipatif untuk mengatasi dampak krisis. Begitu juga bupati dan wali kota yang ikut menandatangani perjanjian untuk swasembada beras. Tetapi kami mengecam kepala daerah yang tidak hadir dan hanya mewakilkan. Kalau agenda politik, mereka berusaha hadir. Tetapi kalau agenda nasib rakyat, hanya diwakilkan. Lebih parah lagi ada kepala daerah sejak terpilih sampai sekarang, hanya sibuk urus politik. Sibuk kejar jabatan politik. Jangankan berbuat untuk rakyat, memikirkan nasib rakyat saja tidak pernah,’’ ujar sejumlah warga Kota Manado yang meminta namanya tidak dikorankan. Sementara itu, Indonesia sendiri terancam terkena dampak krisis pangan karena ketergantungan yang sangat besar terhadap impor sejumlah komoditas pangan utama. Indonesia berencana akan kembali mengimpor beras sebesar 1,75 juta ton. Jika ini terealisasi, maka Indonesia merupakan importir beras terbesar kedua di dunia. Bukan hanya beras, ketergantungan pemenuhan kebutuhan pangan nasional utama lainnya terhadap impor juga cukup besar seperti kedelai (70 persen), garam (50 persen), daging sapi (23 persen), dan jagung (11,23 persen).